Sorotan Publik atas Program MBG: Siapa Mengawasi, untuk Siapa Manfaatnya?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya digadang-gadang sebagai kebijakan pro-rakyat kini mulai menuai pertanyaan serius dari publik. Salah satu sorotan utama adalah pola pengelolaan MBG yang diduga melibatkan kontraktor lama yang kemudian membentuk yayasan-yayasan baru, lengkap dengan dapur produksi sendiri.
Pertanyaan mendasar pun mengemuka:
apakah praktik seperti ini benar-benar bisa diawasi secara ketat oleh pihak berwajib dan penegak hukum?
Lebih jauh lagi, muncul kekhawatiran konflik kepentingan ketika beredar informasi bahwa oknum dari unsur penegak hukum maupun pihak tertentu disebut-sebut memiliki yayasan yang terafiliasi dengan pelaksana MBG, bahkan mengelola dapur sendiri. Jika benar demikian, maka publik berhak tahu:
Siapa sebenarnya pengawas utama dalam praktik MBG di lapangan?
Apakah mekanisme audit, pengawasan, dan penindakan berjalan independen?
Apakah ada keterlibatan pihak partai politik dan pejabat dalam bentuk “jatah” MBG, baik langsung maupun tidak langsung?
Program sebesar MBG bukan sekadar soal anggaran, tetapi menyangkut keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas negara. Tanpa pengawasan yang jelas dan independen, program yang seharusnya menjadi solusi gizi bagi rakyat justru berpotensi berubah menjadi ladang kepentingan segelintir elit.
Publik berharap aparat penegak hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan, bukan justru terjebak dalam relasi bisnis dan afiliasi yayasan. Jika pengawas juga memiliki kepentingan, lalu kepada siapa rakyat harus mengadu?
Di tengah situasi ini, satu harapan tetap disuarakan oleh masyarakat:
MBG untuk rakyat, atau hanya untuk para elit?
Semoga NKRI benar-benar baik-baik saja, dan program strategis nasional tidak melenceng dari tujuan awalnya: menyejahterakan rakyat, bukan memperkaya segelintir orang.( Team)
0 Komentar